batampos – Tahapan menuju penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) langsung dipersiapkan PSSI setelah exco menggelar emergency meeting pada Jumat (28/10) lalu. Hari ini (31/10) federasi sepak bola nasional itu akan bersurat ke FIFA.
”Jadi, kami mengajukan dan menyampaikan ke FIFA kalau akan KLB dan komite pemilihannya harus dibentuk dulu. Tanggal 7 Januari (2023) akan ada kongres dalam rangka membentuk komite pemilihan,” kata anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani Sungkono kepada Jawa Pos, Minggu (30/10).
Setelah itu, lanjut Vivin, tim komite pemilihan mulai bekerja untuk membuat pendaftaran calon dan lainnya. ”Karena kalau menurut statuta, 60 hari sebelumnya sudah harus diberitahukan kalau ada kongres,” terang dia.
Baca Juga: Muncul Desakan Percepat KLB, PSSI Tunggu FIFA
Menurut Vivin, tahapan tersebut menjadi proses dalam organisasi yang harus dijalani. Namun, setelah menerima surat dari PSSI, FIFA dapat memiliki penilaian sendiri. ”Apakah bisa dipercepat, itu semua ada di tangan FIFA,” kata dia.
Ahmad Riyadh, anggota Exco PSSI lainnya, mengatakan, KLB pemilihan Exco PSSI mungkin akan dilakukan pada Maret 2023. ”Maret kongres pemilihan exco,” katanya tadi malam.
Sebagaimana diberitakan, PSSI memastikan akan ada percepatan jadwal kongres lantaran ada desakan dari dua tim Liga 1, yakni Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Hingga kemarin, kata Vivin, pengajuan surat yang resmi diterima PSSI untuk permintaan KLB baru dari dua klub itu. Meski demikian, menurut dia, yang menginginkan KLB dan berbicara langsung ada beberapa voter.
”Jangankan dua, satu voter saja ada yang minta kami KLB, itu harus kami pikirkan. Kenapa, ada masalah apa,” katanya.
Baca Juga: Nadeo Argawinata Jadi Karakter Mobile Game eFootball
Selain itu, kondisi yang ada setelah tragedi Kanjuruhan tidak kondusif. Terutama masalah liga yang harus dihentikan dan menunggu evaluasi. ”Jadi, kami pikir, kami memang perlu transformasi dan kalau misalnya dengan percepatan KLB bisa membantu PSSI dengan cepat, ya kenapa tidak begitu?” jelas dia.
Lantas, apakah liga akan kembali digelar sebelum KLB? Mengingat sebelumnya ada rencana kompetisi bakal digulirkan lagi pada 25 November. Mengenai hal itu, Vivin mengungkapkan, selain KLB, meeting exco turut membahas kompetisi.
Pihaknya berharap dalam waktu dekat PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). Itu tidak terlepas dari status Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita yang ditetapkan sebagai tersangka per 6 Oktober. Bahkan, yang bersangkutan telah ditahan di Polda Jawa Timur sejak 24 Oktober. Dengan begitu, ada kekosongan di posisi pucuk pimpinan tersebut.
”Itu harus diputuskan melalui (mekanisme) korporasi biasa. Karena PT LIB kan berkorporasi. PT LIB berdiri sendiri secara organisasi yang terpisah,” bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong RUPS dan dilakukan penunjukan Plt Dirut. ”Yang memutuskan siapa, ya stakeholder. Klub-klub itu. Mereka putuskan siapa yang mau menjadi Dirutnya. Tidak ada intervensi dari PSSI,” tegas dia.
Baca Juga: Jonatan Christie Berlomba dengan Waktu dan Pemulihan
Setelah itu, baru PT LIB melakukan tugas dan kewajibannya. Mulai berpikir bagaimana caranya menggelar kompetisi, hal yang perlu dievaluasi, hingga bagaimana perizinan menggelar pertandingan. ”Itu urusannya PT LIB,” ucapnya.
Dengan dasar itu, Vivin tidak mau berandai-andai kapan liga akan berjalan kembali. Apakah di akhir November atau bakal molor. ”Nanti kalau setelah RUPS tertunjuk satu orang menjadi Dirut, nah Dirut itu kami harapkan segera bekerja memperbaiki sistem dan lainnya. Termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak bagaimana caranya agar kompetisi jalan,” paparnya.
Secara terpisah, klub-klub ingin kompetisi bisa digulirkan kembali. Gresik United, misalnya, memilih tidak berkomentar soal KLB. Manajer Gresik United Gomes de Oliveira ingin fokus pada persiapan tim. ”Saya hanya ingin pertandingan kembali normal lagi,” ujarnya.
Saat ini Laskar Joko Samudro (julukan Gresik United) ingin memanfaatkan waktu penundaan kompetisi dengan baik. Apalagi, Gresik United butuh persiapan lebih setelah hasil kurang memuaskan di awal Liga 2 agar target lolos ke Liga 1 bisa terwujud. ”Rencananya, akan ada uji coba ke luar kota,” ungkapnya.
Senada, Persela Lamongan juga memilih bungkam soal rencana KLB. Namun, berbeda dengan Gresik United, terkait tim, skuad dengan julukan Laskar Joko Tingkir itu tidak menggelar latihan sama sekali. Terhitung sudah tiga minggu lebih libur latihan setelah tragedi Kanjuruhan.
Persela merencanakan menggelar latihan setelah dilakukan manager meeting yang seharusnya dihelat minggu lalu. Sayang, meeting batal waktu itu. ”Ditunda minggu depan,” jawab Manajer Persela Fariz Julinar Maurisal melalui pesan singkat.
Di bagian lain, rencana mempercepat KLB disebut telah sesuai dengan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. ”Sangat persis agar mempercepat KLB itu sebagai anjuran. Sudah sesuai, cocok semua rekomendasi yang dilakukan TGIPF sudah dilakukan,” kata Ketua TGIPF M. Mahfud MD.
Dia membenarkan, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. ”Tapi, secara yuridis, dia (PSSI) bertanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab pidana karena telah menyebabkan kematian orang banyak,” tandasnya.
Baca Juga: Raih Kemenangan ke-14, Verstappen Catatkan Rekor Baru
Karena itu, TGIPF sempat meminta agar pengurus PSSI, khususnya Ketua Umum M. Iriawan, untuk mundur. ”Iya, kami (pemerintah) bilang, Anda tidak boleh kami pecat karena orangnya FIFA. Tapi, kalau Anda punya tanggung jawab moral ke rakyat Indonesia, mundur,” tegasnya. Tanggung jawab moral itu yang bakal dilakukan PSSI dalam KLB. ”Ganti pengurusnya, susun lagi,” imbuh Mahfud.
Sementara itu, Ubaydillah selaku koordinator aksi suporter Grassroot Bergerak berharap setelah KLB pemilik klub tidak lagi masuk dalam kepengurusan PSSI. ”Mereka profesional saja,” tegasnya.
Adanya rangkap jabatan pimpinan klub sekaligus pengurus di PSSI, kata Ubaydillah, memicu adanya benturan kepentingan. Maka, jika ingin ada perubahan, harus ekstrem. ”Klub sudah ngurus klub saja, jangan urus peraturan. Berbahaya ketika mereka main di klub dan masuk ke peraturan. Bisa dikatakan bisa menguntungkan salah satunya. Jelas konflik kepentingan,” ujarnya.
Ke depan, pihaknya mengusulkan adanya kontrak politik dengan para voter. ”Walaupun kami tidak tahu apakah kontrak politik itu ditepati atau tidak, itu adalah simbol bahwa kami tidak main-main,” tandasnya. (*)
Reporter: JPGroup