batampos – Musyawarah Kota Taekwondo Indonesia Kota Batam tahun 2023 diwarnai aksi walkout dari Ryan Jimmy Siburian Bakal Calon Ketua Taekwondo Indonesia Kota Batam serta beberapa dojang. Aksi walkout ini, dinilai pihak Pengurus Kota (Pengkot) Taekwondo Indonesia Kota Batam sarat kepentingan.
“Saya keluar dan pamit diri, saya tau proses ini sudah tidak benar. Saya ini orang taekwondo, saya tau bagaimana, bukan hasil, tapi bagaimana prosesnya,” kata Jimmy saat keluar dari ruangan Muskot Takewondo Indonesia Kota Batam,” Minggu, (27/8/2023).
Menurut Jimmy, seharusnya, sebelum melaksanakan Muskot Takewondo Indonesia Kota Batam tahun 2023 ini, Pengkot Taekwondo Indonesia Kota Batam terlebih dahulu memberitahukan kepada semua dojang dojang yang tergabung. Minimal 14 hari pemberitahuan, seperti mengenai penjaringan dan pembentukan panitia.
“Ini pemberitahuannya di tanggal 24 Agustus dan tanggal 23 Agustus masuk, berarti maju satu hari suratnya. Dan yang parahnya, saat Muskot ini tidak ada Steering Committee dan Organizing Committee,” ungkapnya.
“Kalau mereka mau lanjut silakan saja, saya walkout, mundur dari acara. Saya rasa ini untuk tujuan tertentu saja, saya mau itu terbaik buat kemajuan taekwondo Batam,” tambahnya.
Ketua KTC (Kepri Taekwondo Cabang) Mulyadi Nasution pun menyoroti Muskot Takewondo Indonesia Kota Batam. Sebab, kurangnya keterbukaan dalam persyaratan serta pelaksanaan acara. Ia menilai proses Muskot Takewondo Indonesia Kota Batam tidak sesuai dengan tata tertib.
“Kami menganggap Muskot ini tidak transparan, mulai dari kepanitiaan hingga jumlah peserta yang hadir,” kata Mulyadi.
Tidak hanya itu saja, terkait persyaratan calon ketua juga menjadi perhatian serius. Peserta merasa bahwa batas waktu pengumuman syarat calon ketua yang hanya tiga hari sebelum acara adalah tidak wajar.
“Harusnya dua minggu sebelum acara sudah diumumkan siapa saja yang menjadi calon ketua nantinya. Kami juga menyoroti kurangnya transparansi dalam hal pemilihan calon ketua dan hak suara,” ungkapnya.
Sejumlah peserta juga mempertanyakan adanya etika dalam musyawarah. Mereka mencatat bahwa beberapa dojang baru-baru ini didirikan hanya beberapa bulan sebelumnya dan sudah memiliki hak suara. Hal ini dianggap merugikan dojang yang telah lama eksis dan memiliki kontribusi nyata dalam olahraga taekwondo.
BACA JUGA:Â KONI Kepri Menaja Seminar Motivasi demi Memompa Semangat Atlet
“Sebenarnya kami berharap agar kepanitiaan menjadi lebih terbuka dan transparan, dengan pengumuman yang jelas tentang persyaratan dan prosedur acara. Selain itu, peserta juga menginginkan agar pengaturan hak suara menjadi lebih adil dan mengacu pada peraturan organisasi yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Muskot Takewondo Indonesia 2023, Arli membantah ada kejanggalan di Muskot Takewondo Kota Batam 2023. Menurutnya semua sudah dilakukan sesuai dengan AD/ART Taekwondo Indonesia.
“Beliau (Jimmy) walkout karena menganggap tidak sesuai, padahal kita sudah sesuai dengan SOP. Muskot tetap berlangsung,” kata Arli.
Tidak adanya Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), menurutnya, karena keterbatasan panitia saja. Untuk persyaratan calon Ketua, tidaklah sulit dan juga sudah sesuai dengan AD/ART.
“Kita juga punya keterbatasan, semuanya sudah sesuai SOP. Dan untuk 4 klub (dojang) yang dipermasalahkan sebenarnya sudah klub lama, hanya registrasi baru dilakukan saja, kami sudah lihat dan cek ke lokasi,” katanya.
Meskipun acara musyawarah ini memiliki tujuan untuk memajukan olahraga taekwondo, keprihatinan yang diutarakan oleh peserta menunjukkan bahwa ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaannya. Diharapkan bahwa rekomendasi dan keluhan yang diajukan oleh peserta dapat dijadikan acuan dalam perbaikan acara musyawarah klub di masa depan. (*)