batampos – Australia segera mendeportasi petenis ranking satu dunia Novak Djokovic setelah Pengadilan Federal, Minggu, menguatkan keputusan pemerintah untuk membatalkan visanya.
Keputusan itu diambil dengan alasan bahwa menerima orang yang menolak divaksinasi Covid-19 dapat menimbulkan risiko bagi negara tersebut.
Ini menjadi pukulan telak bagi Djokovic, karena sore ini (16:15 wib) seharusnya dia sudah dijadwalkan bertanding di babak pertama Australia Terbuka menghadapi kompatriotnya MiomirKecmanović.
Bukan hanya itu, dia juga dipastikan gagal mempertahankan gelar juara Australia Terbuka, sekaligus menutup peluang mencatat rekor sebagai petenis dengan gelar grand slam terbanyak (21).
Baca Juga: Meski Menang Gugatan Djokovic Masih Bisa Dideportasi
Keputusan mendeportasi Nole-sapaan Djokovic bulat diambil oleh tiga hakim lengkap yang memimpin jalannya sidang.
Petenis Serbia itu pertama kali ditahan oleh otoritas imigrasi pada 6 Januari, diperintahkan dibebaskan oleh pengadilan pada 10 Januari, dan kemudian ditahan lagi pada Sabtu (15/1).
Dalam sebuah pernyataan, Djokovic mengatakan dia sangat kecewa dengan keputusan tersebut karena hal itu berarti bahwa dia tidak bisa ambil bagian dalam turnamen, yang dimulai Senin.
“Saya menghormati putusan pengadilan dan saya akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk kepergian saya dari negara ini,” kata Djokovic, dan mendoakan yang terbaik untuk turnamen tersebut, dikutip dari Reuters.
Baca Juga: Drama Pencabutan Visa Novak Djokovic Bakal Dibuat Film
Djokovic telah mengajukan banding terhadap penggunaan kewenangan diskresi Menteri Imigrasi Alex Hawke untuk membatalkan visanya Sabtu.
Menteri Hawke mengatakan, Djokovic bisa menjadi ancaman bagi ketertiban umum karena kehadirannya akan mendorong sentimen anti-vaksin di tengah wabah virus corona yang memburuk di Australia.
Ketua Hakim James Allsop mengatakan putusan pengadilan didasarkan pada keabsahan dan legalitas keputusan menteri dalam konteks tiga alasan banding yang diajukan tim hukum Djokovic.
“Bukan bagian dari fungsi pengadilan untuk memutuskan manfaat atau kebijakan dari keputusan tersebut,” kata Allsop.
Dia menambahkan, ketiga hakim memiliki suara bulat untuk keputusan tersebut. Alasan penuh di balik putusan itu akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. (*)
Reporter: Antara